Recent comments

Breaking News

22 Negara Bersatu di PBB untuk Kecam China atas Penindasan Muslim Uighur



KABARINDOnews - Sekelompok 22 negara telah mengeluarkan pernyataan yang mendesak China untuk menghentikan penahanan massal Muslim Uighur di wilayah Xinjiang baratnya. Ini menjadi penentangan internasional terpadu pertama terhadap kebijakan yang telah dipertahankan China di PBB.
Dalam sebuah surat kepada Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, negara-negara tersebut mengatakan kepada China untuk menjunjung tinggi hukumnya sendiri dan kewajiban internasional, dan menghentikan penahanan sewenang-wenang terhadap warga komunitas Muslim Uighur dan minoritas lainnya, dan mengizinkan kebebasan beragama. Surat itu disampaikan Senin (8/7) dan dirilis ke publik pada hari Rabu (10/7).

Inggris, Prancis, dan Jerman termasuk di antara 18 negara Eropa―bersama Jepang, Australia, Kanada, dan Selandia Baru―yang menarik perhatian pada laporan penahanan sewenang-wenang berskala besar itu, dan meminta Bachelet agar Dewan Hak Asasi Manusia PBB terus memperbarui perkembangan mengenai laporan ini secara teratur.
Para pakar China memperkirakan bahwa China telah menahan satu juta orang atau lebih di pusat-pusat pendidikan ulang dan telah menerapkan pengawasan ketat kepada mereka.
China membantah telah melakukan tindakan seperti itu ketika komite HAM PBB mempertanyakan kebijakan itu tahun lalu, tetapi kemudian mengatakan bahwa pihaknya memberikan pelatihan kejuruan untuk mengisolasi penduduk Xinjiang dari apa yang disebutnya sebagai momok ekstremisme global.
Untuk menghadapi kritik internasional, bulan lalu China membawa wakil gubernur Xinjiang, yang merupakan etnis Uighur, ke dewan PBB, tempat ia menegaskan bahwa pelatihan semacam itu mengangkat rakyat Xinjiang dari kemiskinan. Wakil gubernur, Aierken Tuniyazi, juga membantah tuduhan bahwa peserta pelatihan berada di kamp tahanan.
“Martabat dan kebebasan peserta pelatihan sepenuhnya dilindungi,” katanya, menceritakan siswa yang tinggal di asrama ber-AC dan membagi waktu mereka antara belajar keterampilan dan berpartisipasi dalam tarian etnis, bernyanyi, atau olahraga.
China telah menggunakan kekuatan ekonomi dan kekuatan diplomatiknya untuk mendukung narasi ini. Negara-negara Muslim tetap diam dan bahkan memuji perlakuan China terhadap Muslimnya. Kamerun, penerima manfaat infrastruktur China, mencurahkan pernyataan di dewan pekan lalu untuk memuji “pencapaian besar” China di Xinjiang.
Dan bulan lalu Vladimir Voronkov, diplomat Rusia yang mengepalai Kantor Anti-Terorisme PBB, mengunjungi Xinjiang, dan pada akhir pernyataan misinya tidak merujuk pada masalah hak asasi manusia di sana, suatu kelalaian yang dianggap kelompok-kelompok hak asasi manusia sebagai hadiah propaganda kepada pemerintah China.
Gerbang  pusat pendidikan keterampilan kejuruan di Xinjiang, 
di China barat. (Foto: Reuters/Thomas Peter)

Amerika Serikat sebelumnya telah memimpin kritik terhadap perlakuan China terhadap Uighur dan memimpin pernyataan bersama yang mengecam perlakuan China terhadap pengacara dan aktivis hak asasi manusia di Dewan Hak Asasi Manusia pada tahun 2016. Namun Amerika Serikat menarik diri dari dewan itu setahun lalu dan tidak menandatangani surat bersama tersebut.
Para diplomat mengatakan hanya ada sedikit prospek di mana negara yang lainnya akan memimpin resolusi di dewan dan merisikokan negara mereka pada ancaman pembalasan politik dan ekonomi yang sering China layangkan terhadap negara-negara yang mengkritiknya, terutama di forum-forum terkemuka.
Surat bersama itu, sebaliknya, tidak memiliki koordinator atau sponsor yang jelas, menyulitkan China untuk memilih penandatangan tertentu untuk pembalasan. Para diplomat mengatakan surat itu memberikan cara yang kurang berisiko namun tetap efektif bagi negara-negara untuk menyatakan kemarahan atas tindakan China di Xinjiang.
Tidak ada komentar langsung dari China tentang surat itu, tetapi para diplomat mengatakan utusan China di Jenewa sedang mempersiapkan surat balasan. Aktivis HAM menyambutnya.
“Pernyataan bersama itu menunjukkan bahwa pemerintah China salah jika berpikir bahwa mereka dapat lolos dari pengawasan internasional atas pelanggarannya di Xinjiang, dan tekanan hanya akan meningkat sampai pelanggaran yang mengerikan ini berakhir,” kata John Fisher, direktur kantor Geneva di Human Rights Watch, dalam sebuah pernyataan.
“Pemerintah semakin menyadari penderitaan jutaan orang di Xinjiang, dengan keluarga-keluarga tercabik-cabik dan hidup dalam ketakutan, dan sebuah negara China yang percaya dapat melakukan pelanggaran massal tanpa perlawanan,” katanya.
Surat itu juga meminta China untuk mengizinkan “akses yang berarti” ke Xinjiang untuk Bachelet dan pengamat internasional independen lainnya. Para diplomat China di Jenewa telah menyatakan keinginannya agar komisioner tinggi mengunjungi Xinjiang, tetapi dalam diskusi mereka dengan kantor Bachelet belum mencapai kesepakatan.[IG/KIN/matamatapolitik.COM]
*ket. foto utama : Seorang Muslim Uighur mengumandangkan azan di Xinjiang dalam foto tahun 2008.

No comments

Silahkan berkomentar di kolom sini :