Recent comments

Breaking News

Syahwat Neolib di RUU PNBP

Oleh Edy Mulyadi*



KABARINDOnews - “Pemerintah memahami bahwa setiap pungutan adalah beban kepada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah melakukan penertiban dan pengaturan agar unit pemerintahan tidak secara berlebihan melakukan pungutan kepada masyarakat, tanpa didasari evaluasi biaya pemberian jasa dan juga potensi beban yang ditanggung masyarakat. Pungutan harus
dikaitkan dengan kualitas perbaikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak untuk mencari untung.”

Begitu tulis Kepala Biro Komunikasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti saat
menanggapi kritikan terhadap RUU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang roma
neolibnya begitu menyengat. Meminjam istilah anak-anak muda jaman now, membaca
paragraf tersebut terasa adem benerrr…

Dalam hal mengolah kata-kata, pejabat Kemenkeu yang satu ini memang dikenal cukup piawai.
Mungkin, ini bukti ‘sukses’ sang Menkeu, Sri Mulyani Indrawati (SMI) dalam membina anak
buahnya. Pasalnya, Sri memang terbilang canggih dalam merangkai kata, sehingga seolah-olah
terkesan sangat peduli kepada negara dan rakyat Indonesia.

Keterampilan perempuan mantan petinggi IMF dan Bank Dunia dalam mengolah kata-kata bisa
disimak dalam APBN-APBN yang dia susun. Misalnya, simak naskah pengantar APBN 2017. Di
sana ada paragaraf yang berbunyi sebagai berikut:

Pada semester kedua tahun 2016, Pemerintah melakukan langkah konsolidasi fiskal untuk
mengamankan pelaksanaan APBN-P, menjaga kepercayaan pasar dan dunia usaha
(perhatikan kalimat yang saya cetak tebal), serta menjadi basis perencanaan fiskal dan
pembangunan yang lebih realistis di tahun 2017. Alokasi penganggaran lebih diprioritaskan
pada upaya pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan dan penciptaan lapangan
kerja.

Sejalan dengan itu, dilakukan penghematan terhadap belanja operasional dan belanja barang.
Hasil penghematan itu selanjutnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan prioritas, terutama
untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan memberikan stimulus kegiatan perekonomian.
Kalimat-kalimatnya terasa indah, idealis, dan sangat berpihak kepada rakyat. Tapi, semua itu
sama sekali tidak tercermin dalam alokasi anggaran di APBN. Belanja sosial dipangkas habis-
habisan, dengan konsekwensi harga berbagai kebutuhan dasar melonjak-lonjak. Pajak digenjot
membabi-buta dengan fokus pada soal-soal printal-printil alias remeh-temeh. Sebaliknya,
pemerintah amat manis dan memberi begitu banyak kemudahan bagi pengusaha besar asing
dan aseng.

Terus hisap rakyat

Yang terbaru, guna menutup penerimaan pajak yang jeblok (sampai akhir September masih
kurang sekitar Rp500 triliun), maka pemerintah kembali memalaki rakyatnya dari segala
penjuru. Agar tidak menabrak perundangan dan peraturan, pungutan baru itu dibalut dengan
nama keren, Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dan, seperti yang sudah-sudah, Sri dan aparatnya hanya sibuk membidik kantong rakyat kecil.
Maka, pendidikan dan kesehatan yang merupakan kebutuhan dasar pun menjadi objek PNBP.
Sebaliknya, pungutan dari pemanfaatan dan pengusahaan sumber daya alam (SDA) lain yang
potensi penerimaannya jauh lebih besar justru nyaris diabaikan.

Sebetulnya tidak aneh kalau kebijakan anggaran Sri seperti itu. Garis neolib yang
diperjuangkannya membuat dia menyusun APBN dengan semangat mengamankan
pelaksanaan APBN-P, menjaga kepercayaan pasar dan dunia usaha seperti tertulis dalam
pengantar APBN tersebut. APBN dia desain agar tetap aman sehingga pasar dan dunia usaha
tetap percaya.

Pasar yang dimaksud Sri jelas bukanlah pasar tradisional dengan para mbok bakul sayur yang
sudah menata dagangannya sejak matahari belum lagi terbit. Jangan juga dibayangkan pasar
yang dimaksud adalah area yang umumnya kumuh, becek, dan pengap, dengan hingar-bingar
tawar-menawar memperebutkan seribu dua ribu perak selisih harga oleh si pembeli dan
penjual. Bukan, bukan pasar yang ini.

Pasar itu adalah lembaga keuangan internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan ADB. Pasar di
sini adalah para investor, baik lokal maupun, terutama, asing. Mereka inilah yang membeli
surat-surat utang negara berbunga supertinggi yang dia terbitkan. APBN harus aman, artinya
harus tetap ada anggaran untuk membayar pokok dan cicilan utang!

Itulah sebabnya dia amat getol memastikan kewajiban negara ini terhadap para kreditor
terpenuhi dengan sempurna. Itulah sebabnya angka-angka APBN selama Sri menjadi Menkeu
selalu ditandai dengan terus menggelembungnya alokasi pembayaran utang. Tahun ini saja, ada
Rp540 triliun untuk membayar bunga dan cicilan utang. Tahun depan, angkanya melonjak
menjadi Rp670 triliun!

Sementara kalimat dilakukan penghematan terhadap belanja operasional dan belanja barang.
Hasil penghematan itu selanjutnya dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan prioritas, terutama
untuk menjaga kesejahteraan rakyat dan memberikan stimulus kegiatan perekonomian, adalah
palsu belaka. Bagaimana mungkin kesejahteraan rakyat meningkat kalau mereka dibiarkan
berakrobat jungkir-balik untuk mengatasi beban hidup yang kian berat saja? Bagaimana rakyat
bisa sejahtera kalau Menkeunya hobi membebani mereka dengan berbagai pajak dan aneka
pungutan lain?

Sebagai Bendahara Negara yang gaji dan fasilitasnya dibayari rakyat, semestinya Sri bekerja
untuk rakyatnya. Porsi terbesar dari waktu, pikiran, dan tenaganya harus ditumpahkan untuk
mensejahterakan rakyat. Lagi pula, bukankah sumpah yang diucapkannya saat dilantik menjadi

Menteri memang begitu? Lalu, kenapa rekam jejaknya dipenuhi dengan ketiadaan empati atas
penderitaan rakyatnya sendiri?

Anak kecil juga tahu

Dalam rangka membela bosnya, Nufransa di antaranya menulis; fakta pelayanan pemerintah
pada masyarakat didanai bukan hanya dari PNBP, tapi juga dari sumber penerimaan
perpajakan.

Kalau soal ini, anak kecil juga tahu, bos. Bahwa pajak yang dipungut pemerintah antara lain
untuk membiayai birokrasi dalam melayani rakyat jelas sudah pasti dan seharusnya. Tidak perlu
kuliah ekonomi apalagi sampai bergelar doktor plus menjadi pejabat eselon 2 untuk paham
perkara begini.

Tapi, justru di sinilah inti persoalannya. Rakyat sudah dikenai bermacam pajak, mosok untuk
memperoleh pelayanan dasar dari birokrasi harus dipalak lagi? Ini kan sama saja rakyat dikenai
pajak berganda. Hanya penjajah dan para anteknya saja yang berpendapat pendidikan dan
kesehatan bukanlah kebutuhan dasar rakyat.

Mereka yang beranggapan seperti ini jelas menabrak konstitusi, khususnya alinea ke-4
Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Untuk menyegarkan ingatan, saya
kutip lengkap bunyi pasalnya. Begini bunyinya; Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan
batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak
memperoleh pelayanan kesehatan.

Nah, kalau saja Sri, Nufransa atau siapa pun paham, hujan kritik dari publik terkait RUU PNBP,
substansinya justru ada di sini. Mereka yang mengkritik, termasuk Menko Perekonomian dan
Menkeu era Presiden Gus Dur, Rizal Ramli, hanya meminta agar Menkeu dan jajarannya
berhenti terus mencekik rakyat dengan berbagai pungutan. Para pengritik minta agar
Kemenkeu fokus pada para pengusaha yang mengambil manfaat dari pengusahaan SDA.
“Kita lawan UU yang isinya pungutan enggak jelas ini. Sudah waktunya kita berpikir besar,
termasuk bagaimana pemanfaatan sumber daya alam bisa betul-betul kita tingkatkan. Enggak
ada artinya duit recehan ini. Saya minta Pemerintah berani juga sama yang besar-besar. Jangan
cuma berani sama rakyat kecil,” tukasnya.

Rizal Ramli benar. Memangnya berapa sih yang bisa diraup negara dari aneka PNBP yang
menyasar hak hidup rakyat kecil ini? Asal tahu saja, pada APBN 2017 saja, target penerimaan
PNBP dipatok Rp250 triliun. Sedangkan untuk RAPBN 2018 dipatok sebesar Rp267,9 triliun.
Bisakah uang receh dari hasil memalak rakyat dengan PNBP yang pada dasarnya adalah pajak
berganda tadi membuat target penerimaan PNBP terpenuhi?
Jadi, buat Sri, Nufransa atau siapa pun pejabat publik yang kini memanggul amanat, berhentilah
bermain dengan kata-kata. Cukup buktikan, bahwa kalian benar-benar bekerja dengan hati

Dalam melayani negara dan rakyat Indonesia. Tanggalkanlah ideologi neolib yang terbukti telah
gagal di banyak negara, termasuk dan khususnya di Indonesia. Dan, satu lagi yang paling
penting, berhentilah bekerja untuk memuaskan majikan asing kalian, apalagi jika harus
memeras dan menghisap rakyat sendiri. [IG/KIN]

Jakarta, 6 November 2017
Edy Mulyadi, Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

No comments

Silahkan berkomentar di kolom sini :