Recent comments

Breaking News

Perang informasi, Propaganda untuk melumpuhkan penalaran warga

foto hanya ilustrasi

KABARINDO - Dalam perang informasi, propaganda bertugas untuk melumpuhkan penalaran warga negara. Itu sebabnya warga negara harus waspada setiap mengkonsumsi informasi.
Kita sering mendengar bahwa peperangan pada masa depan jauh berbeda dengan bentuk peperangan yang pernah dilalui umat manusia sebelumnya. Di masa depan, begitulah kita pernah membacanya, peperangan yang utama adalah perang informasi.

Sebagian orang membayangkan perang informasi itu berupa pertempuran siber saling serang antar pasukan ahli teknologi informasi yang saling bermusuhan secara virtual. Perkiraan itu tidak tepat. Perang informasi merupakan gabungan antara perang elektronik, perang siber dan operasi psikologi yang secara bersamaan behimpun dalam satu organisasi pertempuran.

Perang elektronik lebih mengarah ke upaya untuk mempertahankan dan mengganggu hal yang berkaitan dengan transmisi elektronik. Perang siber lebih berlangsung untuk mempertahankan atau menghancurkan jaringan digital -lewat Internet, terutama. Sedangkan operasi psikologi bertujuan untuk meresahkan dan menjatuhkan semangat warga negara musuh.

Ada 5 hal, menurut Megan Burns dari Carnegie Mellon University, yang diperlukan jika terlibat dalam perang informasi.

Pertama, pengumpulan informasi. Semakin baik informasi yang dimiliki, maka perencanaan pertempuran juga akan semakin baik, sehingga bisa memberikan hasil peperangan yang baik juga.

Kedua, pengiriman informasi. Mempunyai informasi itu bagus, tapi tak terlalu berarti jika tidak mempunyai cara, alat, dan kemampuan untuk mengirimkan informasi itu ke pihak yang tepat.

Ketiga, perlindungan informasi. Informasi yang dimiliki harus dilindungi agar tidak bisa diakses oleh lawan.

Keempat, manipulasi informasi. Informasi diubah sedemikian rupa agar musuh tersesat.

Kelima, penggangguan, pelemahan, dan penolakan informasi. Termasuk memalsukan informasi sehingga sistem musuh memilih keputusan yang salah, dan juga memblokade arus informasi.

Apa pun dan bagaimana pun perang informasi itu akan berlangsung, perang informasi bukanlah tujuan. Seperti peperangan jenis lain, perang informasi adalah sarana untuk mencapai tujuan. Namun berbeda dengan perang yang lain, perang informasi lebih mengarah ke upaya untuk mengalahkan strategi musuh ketimbang menumpas pasukan musuh.

Mencermati teknik dan cara perang informasi tersebut, tampaknya kita tidak lagi bisa berharap bahwa kita tidak akan mengalami peperangan jenis itu. Justru kita sedang berada di tengah perang informasi. Sekarang. Ya, sekarang.

Dengan menyaksikan interaksi yang berlangsung di media sosial saat ini, kita langsung bisa merasakan gesekan antar kelompok semakin menguat. Sepuluh tahun lalu kita mungkin masih bisa mengira gesekan-gesekan antar warga masyarakat di media sosial masih seperti perkelahian antar orang atau geng kecil yang saling berseteru. Sekarang gesekan-gesekan itu sudah melampaui sekadar cekcok cuitan. Bahkan cekcok cuitan itu sekarang lebih merupakan hasil awal dari perang informasi.

Kita memang belum melihat ada perang elektronik dan perang siber yang bertujuan untuk merusak atau melumpuhkan infrastruktur komunikasi atau jaringan digital secara serius. Namun hari ini kita dengan mudah mendapati operasi psikologi sedang berlangsung secara gencar dan masif di tengah masyarakat kita lewat media sosial.

Kabar bohong dan informasi sesat menyambangi masyarakat kita secara sistematis dengan agenda yang sudah ditata. Sebagai contoh, sebut saja kabar bohong tentang serbuan jutaan pekerja Tiongkok ke Indonesia; atau informasi sesat tentang motif politik dan agama dalam desain uang baru. Informasi sesat yang menyinggung sentimen agama pun tak kalah banyak menyambangi warga negara lewat media sosial.

Propaganda-propaganda semacam itu jelas sebuah operasi psikologi. Berdasar tema yang diusung dalam propaganda-propaganda itu, kita bisa melihat operasi psikologi itu cenderung bertujuan untuk menggoyang empat pilar kebangsaan: Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Pemerintah tampaknya sudah menyadari situasi ini. Dalam sebuah diskusi di Universitas Negeri Jakarta 19 Desember lalu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah melihat penggunaan media sosial saat ini berpotensi mengganggu kebinekaan. 

Pada kesempatan lain, Kapolri juga menyebutkan bahwa siber jihad telah berkembang di berbagai negara, termasuk Indonesia.

Menurut Jenderal Tito, untuk menanggulangi kegiatan kelompok teror di dunia maya, Polri telah membentuk pasukan khusus yang disebutnya dengan istilah Cyber Army. Tim ini, menurut Tito, bekerja setiap hari dengan berbagai pendekatan dan teknologi.

Tanpa mengecilkan makna kerja Polri selama ini, kita tentu berharap semua pemangku kepentingan dalam pertahanan negara agar bisa mengantisipasi dan merespon setiap serangan dalam perang informasi ini.

Sasaran utama perang informasi seringkali adalah warga negara; bukan semata lembaga atau elit politik tertentu. Oleh karena itu peran setiap warga negara pun menjadi penting.

Peran penting yang bisa dilakukan oleh setiap warga negara adalah menjaga kewarasan akal sehat dan penalaran. Sebab, dalam suatu perang informasi, propaganda bertugas untuk melumpuhkan penalaran warga negara.

[IG/KIN]

SUMBER.beritagar.id

No comments

Silahkan berkomentar di kolom sini :