Recent comments

Breaking News

Kalla Group Jadi Pemasok Ribuan Menara Jalur Listrik Sumatera Senilai Rp 1 Triliun

PAK JK KOK GA KENYANG-KENYANG, YA?

By. Edward Marthens






“Kalla Group Jadi Pemasok Ribuan Menara Jalur Listrik Sumatera Senilai Rp 1 Triliun.”Begitu berita yang bertabur di media, awal pekan ini.

“Jaringan transmisi ini akan menjadi tulang punggung di Sumatera. Kami akan memasok 1.200 titik tower sepanjang 400 km seksi New Aur Duri-Peranap dan Peranap-Jambi. Ini akan dikerjakan dalam waktu dua tahun dengan nilai sekitar Rp1 triliun. Proyek transmisi tersebut merupakan bagian dari megaproyek 35.000 megawatt (MW),” ungkap Direktur Teknik PT Bukaka Teknik Utama, Saptiastuti Hapsari, kepada wartawan, (24/10).

Sebelumnya, pada 26 Mei lalu, Hapsari mengungkapkan keterlibatan Bukaka dalam pengembangan transmisi di megaproyek 35.000 MW ternyata tanpa melalui lelang. Perusahaan ini ditunjuk pemerintah.

“Itu Pak Jokowi yang meminta. Ada perpresnya. Katanya untuk tower transmisi ini tidak melalui lelang, melainkan melalui penunjukan langsung ke perusahaan,” kata dia, kala itu. Tuh, kaan...

Pertanyaannya, makhluk apa gerangan Bukaka kok bisa dapat gerojokan rejeki dari pemerintah tanpa harus repot-repot ikut lelang? Bukaka yang di lantai bursa saham menyandang kode BUKK ini, adalah unit usaha dari Kalla Group yang didirikan pada 25 Oktober 1978. Situs resmi Kalla Group menyebut, BUKK merupakan unit bisnis yang bergerak di sektor konstruksi. Selain BUKK, masih ada sederet perusahaan sektor konstruksi lain di bawah bendera Kalla Group. Antara lain PT Bumi Karsa, PT Bumi Sarana Utama, PT Bumi Barito Utama, dan PT Bumi Sarana Beton.

Situs resmi BUKK juga menyebutkan, adik Jusuf Kalla yang bernama Suhaeli Kalla menjadi komisaris utama BUKK. Sedangkan anak Jusuf Kalla, Solihin Jusuf Kalla, duduk sebagai komisaris.

Fenomena Pengpeng

Fakta dan data-data ini sekali lagi menunjukkan, bahwa fenomena Pengpeng alias penguasa yang sekaligus merangkap jadi pengusaha benar-benar tidak sehat. Menjadi pengusaha adalah mulia. Menjadi penguasa, juga mulia. Tapi, kalau menggabungkan keduanya menjadi Pengpeng, ini yang rusak. Pengpeng telah menjadi jalan pintas untuk meraup berbagai proyek infrastruktur dalam skala jumbo dengan menabrak semua aturan dan etika bisnis. Artinya, Pengpeng telah melibas prinsip-prinsip kompetisi yang fair dan transparan.

Kalau Anda jadi petinggi BUMN atau bahkan menteri, apa bisa bilang “tidak” saat Jusuf Kalla yang juga Wapres itu menitipkan perusahaannya di ranah yang jadi wewenang anda? Hampir bisa dipastikan, anda atau siapa pun juga, akan dengan khidmat menjawab, “siap pak” atas titah JK tersebut.

Atau, mungkin anda punya sedikit keberanian untuk berkata tidak. Cuma, anda pastis tahu, bahwa risikonya bisa kehilangan jabatan lengkap dengan fasilitas yang serba wah yang selama ini dalam dekapan. Tapi anda juga harus tahu, masih ada risiko lagi. Risiko ini benar-benar penting untuk diketahui, yaitu satu persatu ‘borok’ anda akan naik ke permukaan. Jangan lupa, setiap orang pernah masa lalu yang kelam.

Dengan bayang-bayang risiko kehilangan jabatan dan ancaman itu, tentu orang akan memilih mengiyakan kehendak sang Wapres. Masuk akal, kan? Normal, kan?

Tapi, sungguh, fenomena ini benar-benar tidak sehat. Ia bukan saja melahirkan barisan pengusaha sakit hati karena tergusur oleh kesewenangan, melainkan juga sejatinya merusak sistem perekonomian nasional. Ekonomi suatu negara yang tumbuh dengan ber-KKN-ria, pastilah tidak punya struktur yang kuat. Ia amat rapuh dan mudah goyah bahkan rontok oleh sedikit saja goncangan.

Sejak jadi Wapresnya SBY

Rekam jejak perusahaan JK dalam memborong proyek pemerintah dan BUMN dimulai saat Jusuf Kalla menjadi Wapresnya Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sebelum itu,  jauh sebelum menjadi Wakil Presiden, JK adalah seorang saudagar yang lumayan sukses. Bisnisnya bisa disebut menggurita di Sulawesi Selatan dan kawasan Indonesia Timur. Sampai tahun awal 1990-an, salah satu bisnis andalannya adalah menjadi agen penjual mobil Toyota.

Nah, waktu menjadi Wapres itu, bisnis Kalla dan keluarganya berkembang supercepat. Kok bisa? Buktinya, dalam lima tahun kekuasaannya (2004-2009), grup bisnis keluarganya kebanjiran berbagai proyek skala besar.

dengan kekuasaannya itu, JK rajin mengguyur pelbagai proyek jumbo dan superjumbo bagi bisnis keluarganya. Selain Kalla Group (yang di dalamnya antara lain ada Bukaka), keluarga Kalla juga mengendalikan sejumlah grup bisnis lainnya. Di antaranya Bosowa Group dan Intim Group. Semuanya mengalami masa-masa panen raya saat JK berkuasa.

Bukaka, misalnya, memperoleh order pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Ussu di Kabupaten Luwu Timur, berkapasitas 620 mega watt (MW), dan PLTA senilai Rp1,44 trilyun di Pinrang. Bukaka juga membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, yang berkapasitas total 780 MW.

Menurut aktivis 78 Abdulrachim Kresno, selain ditengarai memainkan pengaruh kekuasaan untuk mendapatkan bisnis ini, pelaksanaannya pun melanggar aturan. PLTA Poso, misalnya, mulai dibangun sebelum ada analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang memenuhi syarat. Begitu juga dengan jaringan saluran udara ekstra tiniggi (SUTET)-nya ke Sulawesi Selatan & Sulawesi Tenggara dibangun tanpa AMDAL.

Di Sumatera Utara, kelompok yang dipimpin Achmad Kalla, adik kandung Jusuf Kalla mendapat order pembangunan PLTA di Pintu Pohan, atau PLTA Asahan III berkapasitas 200 MW. Lewat PT PT Bukaka Barelang Energy, Bukaka juga terlibat dalam pembangunan pipa gas alam senilai US$750 juta. Proyek ini akan melintang dari Pagar Dea, Sumatera Selatan, ke Batam.

Bukaka juga digerojok seabrek proyek listrik semasa JK jadi Wapres. Di antaranya membangun pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) di Pulau Sembilang, dekat Batam. Lalu ada pembangunan pembangkit listrik tenaga gas di Sarulla, Tarutung, Sumatera Utara, yang akan menghasilkan listrik 300 MW. Juga ada pembangunan 19 PLTA berkekuatan 10.000 MW. Guna merealisasikan proyek ambisius ini, JK mendorong Bank Pembangungan Daerah (BPD) se-Indonesia untuk membiayai dengan mengandalkan dana murah yang dimilikinya.

Itulah sebabnya secara ekonomi rencana tersebut dinilai berbahaya. Pasalnya, dana murah tadi bersifat dana jangka pendek. Padahal siapa pun tahu, proyek pembangkit listrik termasuk berjangka panjang. Mulai pembangunan hingga menghasilkan fulus, PLTA memerlukan waktu sekitar tujuh tahun. Jika dipaksakan, BPD-BPD itu dipastikan bakal mengalami miss matchpendanaan. Sedikit saja ada goncangan, mereka bakal terkapar karena dana jangka pendeknya dipakai membiayai proyek jangka panjang.

Dalam waktu lima tahun menjabat sebagai Wakil Presiden, perusahaannya makin gemilang. Itu tidak mengherankan mengingat group-group usahanya memperoleh berbagai proyek infrastruktur. Kelompok-kelompok bisnis seperti Bukaka, Bosowa , dan Intim (Halim Kalla) masuk dalam paket kontraktor pembangunan 19 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Kelompok Bosowa mendapat order pembangunan PLTU Jeneponto di Sulsel, tanpa tender (Rakyat Merdeka, 7 Juni 2006).

Kelompok Intim milik Halim Kalla, yang juga salah seorang Komisaris Lion Air, akan membangun PLTU berkapasitas 3 x 300 MW di Cilacap, Jateng. Proyek ini mengandalkan pasokan bahan baku batubara dari konsesi pertambangan batubara seluas 5.000 ha milik kelompok Intim di Kaltim (GlobeAsia, Sept. 2008, hal. 38). Berdasarkan peta seperti ini bisa diketahui dengan gamblang, bahwa banyak bisnis superkakap di seputar setrum jatuh ke tangan keluarga Kalla.

Dengan rekam jejak seperti ini, wajar saja jika kekayaan JK dan keluarganya melonjak-lonjak dalam masa lima tahun kekuasaannya. Ini juga yang, konon, menyebabkan SBY tidak lagi menggandeng JK sebagai Cawapres pada Pilpres 2004. Syahwat bisnis ikut mendompleng kekuasaannya.

Watak Pengpeng JK ternyata bukannya padam, tapi malah kian ganas. Dalam dua tahun menjadi Wapresnya Jokowi, dia kembali memanfaatkan kekuasaannya untuk menjaring proyek. Salah satunya, ya yang di awal tulisan ini tadi. Memasok ribuan menara jalur listrik Sumatera senilai Rp1 Triliun. Dan lagi-lagi, tanpa tender.

Hobi yang tidak kunjung memudar inilah, yang membuat Jokowi kepada salah seorang menterinya pernah berucap, "Pak JK kok ga pernah kenyang-kenyang, ya..."  (*)


Jakarta, 27 Oktober 2016

Edward Marthens, Pekerja Sosial, tinggal di Jakarta


ed.IG/KIN

No comments

Silahkan berkomentar di kolom sini :