Recent comments

Breaking News

Penebar "Kebencian" di Media Sosial Siap- Siap Dipenjara



BERITABARU-Kapolri Jenderal Badrodin Haiti membenarkan
telah mengeluarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015
soal Penanganan Ujaran Kebencian (hate speech). Lalu apa alasan
Kapolri mengeluarkan edaran tersebut?
“Benar,” ujar Kapolri kepada detikcom, Sabtu (31/10/2015).
Surat edaran itu telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kapolri
pada 8 Oktober lalu. Menurut Kapolri alasan dikeluarkan edaran itu
untuk melindungi anggotanya dalam menegakkan hukum.
“Selama ini banyak anggota yang ragu-ragu antara kebebasan
berbicara dengan penebar kebencian. Padahal semua itu ada di
aturan formalnya di UU,” beber Kapolri.
Kapolri tidak cemas dicap demokratis dengan dikeluarkannya surat
edaran tersebut. Demokratis harus sesuai aturan.
“Demokratis itu bukan berarti bebas melanggar UU. Tetap
koridornya tidak melanggar norma hukum,” kata Kapolri.
Dalam surat edaran tersebut, penebar kebencian bisa diancam
pidana jika tidak mengindahkan teguran dari kepolisian. Penegakan
hukum sesuai dengan:
1. KUHP,
2. UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik,
3. UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi
Ras dan Etnis,
4. UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial,
dan
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2013 tentang Teknis Penanganan Konflik Sosial.

Ini Bentuk Upaya Mengekang Kebebasan Berpendapat

Sementara itu, saat diwawancarai oleh BDG.News, Rizqi Awal
(Peneliti Lembaga Analisis Politik Indonesia), mengungkapkan
bahwa aturan tersebut bisa menjadi jalan pemerintah untuk
menangkap dan memenjarakan atas nama “Menebar Kebencian.”
“Jelas ini upaya untuk menebar kebencian. Dan aturan ini bersifat
karet. Artinya Pemerintah bisa berbuat semena-mena. Bahkan juga
semua orang bisa dengan mudahnya mengaku telah ada pihak
yang menebarkan kebencian,” ujarnya di Depok (31/10).[IG/BB]

sumber.bdg.news

No comments

Silahkan berkomentar di kolom sini :