Recent comments

Breaking News

7 Fakta BPJS Menipu Rakyat Indonesia



BERITABARU-7 fakta di bawah ini akan membuat Anda sadar, ternyata selama ini
kita hanya ditipu oleh BPJS Kesehatan :
1.BPJS bukanlah jaminan kesehatan bagi masyarakat.
Banyak masyarakat yang mengira bahwa BPJS adalah jaminan
kesehatan dari pemerintah, padahal BPJS itu fungsinya tidak lebih dari
asuransi.
BPJS didanai dari uang pribadi masyarakat, dimana masyarakat
diminta menyetor sejumlah uang untuk dikumpulkan dan nantinya
digunakan untuk biaya pengobatan.
BPJS menggunakan prinsip gotong-royong, seluruh uang yang
disetorkan oleh seluruh anggotanya kemudian dihimpun oleh BPJS
dimana uang tersebut dialokasikan untuk membiayai pengobatan para
anggota yang sedang sakit.
Ya, semacam dana sumbangan dari masyarakat yang dikumpulkan
secara massive oleh pemerintah dari rakyat untuk membiayai sebagian
kecil rakyat yang sedang sakit.
Yang perlu kita sadari, mereka yang menyumbang per bulan kepada
BPJS sebagian besar dalam keadaan sehat.
Analoginya, masyarakat A, B, C, D, E, F, G, bahkan sampai Z mereka
membayar setiap bulan ke BPJS. Sedangkan, klaim pembayaran dari
yang sakit adalah A saja. Sehingga, dana yang terkumpul dari A
sampai Z akan bisa untuk biaya pengobatan A.
2. BPJS adalah kamuflase pemerintah untuk menutupi penyelewengan
dana subsidi BBM.
Banyak masyarakat yang mengira BPJS didanai dari pengalihan subsidi
dari BBM ke bidang kesehatan.
Masyarakat lupa bahwa tiap bulannya mereka menyetor dana minimal
Rp 25.000,-/bulan.
Peserta BPJS ditaksir kini mencapai 168 juta orang, dan sebagian
besar dari mereka tidak sedang sakit.
http://www.beritasatu.com/kesehatan/253202-akhir-tahun-peserta-
bpjs-kesehatan-jadi-168-juta.html
Jadi, dana BPJS yang dihimpun dari masyarakat yang sebagian besar
tidak sedang sakit oleh pemerintah mencapai lebih dari Rp.4,2Trilyun/
bulan atau lebih dari Rp.50,4 Trilyun/ tahun.
Perhitungan detail :
Rp 25.000 per bulan x 168.000.000 anggota = Rp
4.200.000.000.000,- per bulan
Rp 4.200.000.000.000,- per bulan x 12 bulan = Rp
50.400.000.000.000,- per tahun
Dan itu adalah uang yang dikumpulkan langsung dari masyarakat,
bukan dari sektor pajak atau pengalihan subsidi BBM.
3. BPJS merupakan sebuah BADAN USAHA yang fungsinya sebagai
pengeruk keuntungan bagi Pemerintah, bukannya jaminan kesehatan
yang dialokasikan dari dana APBN
Hal ini didasari dari jumlah dana yang berhasil dihimpun dari
masyarakat oleh pemerintah yang totalnya lebih dari Rp.50,4 Trilyun,
sementara total klaim yang dibayarkan oleh BPJS selama satu tahun
cuma Rp.37 Trilyun.
http://bandung.bisnis.com/m/read/20140101/34231/476625/bpjs-
kesehatan-klaim-setahun-bisa-tembus-rp37-triliun
Sementara sisa dana BPJS yang mencapai Rp.13,4Trilyun
dikemanakan ????
Hmm... Ternyata selama ini BPJS untung banyak lho...
4. Dengan adanya BPJS, pemerintah sama sekali tidak pernah
memberikan jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat.
Selama ini pemerintah selalu menyebarkan propaganda bahwa BPJS
adalah subsidi kesehatan gratis dari pemerintah.
Padahal pemerintah tidak mengeluarkan biaya sepeserpun untuk BPJS,
dan BPJS itu pyur 100% dana dari masyarakat, termasuk sebagian
besar masyarakat yang tidak sedang sakit.
Jadi bohong banget kalau pemerintah mengklaim telah memberikan
jaminan kesehatan gratis kepada masyarakat, ini kan sumbangan antar
masyarakat saja.
Hingga kini sumbangan BPJS per bulan tengah banyak diterapkan di
berbagai perusahaan dan instansi. Secara wajib mereka diharuskan
menjadi anggota BPJS. Entah sistem memotong gaji atau perusahaan
yang menanggung sumbangan per bulannya, yang jelas jadi anggota
BPJS adalah wajib. Coba fikir, sumbangan kok Wajib ???
5. Dengan biaya iuran BPJS sebesar Rp.25.000,-/bulan seharusnya
masyarakat memperoleh kualitas pelayanan kesehatan yang
maksimum (First Class Service/VIP Class) di RS.
Namun karena BPJS kini didaulat untuk menjadi Badan Usaha yang
bertugas memberikan keuntungan sebesar-besarnya terhadap
pemerintah, maka tidak heran bila pasien peserta BPJS banyak yang
dibatasi penggunaan obatnya di RS.
BPJS tidak mengcover obat-obatan yang bermutu bagus, alhasil pasien
cuma mendapatkan obat-obatan ala kadarnya. Dan tidak jarang,
mereka yang membeli obat dengan program BPJS harus lebih rumit
prosesnya dan lebih antri daripada yang tidak mengikuti BPJS.
6. BPJS adalah pesan nyata dari Pemerintah yang artinya
"Masyarakat miskin tidak boleh sakit".
Wajar bila kita berpendapat demikian, sebab tidak bisa kita pungkiri
bahwa pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS sangat jauh dari
kelayakan.
Bayangkan saja bila pasien tidak ada uang untuk menebus resep obat
yang tidak dicover oleh BPJS, mungkin bukan malah jadi sehat, pasien
justru cuma bisa pasrah menahan sakit.
Jadi, klaim BPJS adalah satu-satunya jalan bagi masyarakat miskin
untuk berobat.
Klaim BPJS bisa membebaskan biaya untuk sebagian kecil
masyarakat, bila anggaran antar anggota BPJS untuk RS tersebut
masih tersedia, atau Klaim BPJS hanya bisa mengurangi biaya saja.
Klaim BPJS tidaklah mudah bagi semua orang, apalagi bila pernah
menunggak / tidak membayar iuran bulanan BPJS atau tidak seluruh
anggota keluarga menjadi anggota BPJS, maka klaim akan lebih sulit.
Kok, terkesan memaksa ya...
Apakah ini yang disebut dengan JAMINAN KESEHATAN..???
7. BPJS adalah bentuk pengingkaran terhadap UUD 1945 Perubahan,
Pasal 34 ayat 2
Bagi sebagian kecil masyarakat / keluarganya yang sedang sakit dan
mendapatkan pengurangan biaya/ pembebasan biaya dari BPJS dan
kebetulan mendapatkan fasilitas dan obat-obatan yang terbaik, juga
kebetulan tidak ada masalah administrasi atau pelayanan RS, mungkin
BPJS dianggap tidak begitu menipu.
Namun, bagi sebagian besar masyarakat yang sedang tidak sakit,
BPJS jelas menipu. Sebab, apa yang disetorkannnya dalam bulan ini
sejatinya tidak untuk diri sendiri melainkan untuk orang lain.
Sedangkan, klaim untuk diri sendiri bila sakit nantinya, tergantung dari
anggaran BPJS yang terkumpul untuk RS tersebut, bisa gratis, bisa
pengurangan biaya, yang jelas pihak RS maupun BPJS tidak akan mau
merugi, sebab sejatinya uang yang mengalir adalah uang bersama
antar anggota, bukan dari Pemerintah.
Pengeluaran harus lebih kecil dari pemasukan, sehingga jelas jumlah
klaim BPJS untuk anggota yang sakit harus jauh lebih kecil dari yang
tidak klaim atau dalam keadaan sehat.
Bila kita paham faktanya, sejatinya BPJS adalah bentuk pengingkaran
terhadap UUD 1945 Perubahan, Pasal 34 ayat 2 yang menyebutkan
bahwa "Negara wajib memberikan jaminan kesehatan bagi seluruh
rakyat Indonesia", bukan rakyat yang memberikan jaminan buat rakyat
juga.
Sekian, semoga bermanfaat.[IG/BB]
Sumber.reyarifin.com

No comments

Silahkan berkomentar di kolom sini :