Recent comments

Breaking News

CERITA ASLI di Balik Pemukiman Liar dan Penggusuran

Seperti Inilah CERITA ASLI di Balik Pemukiman Liar dan Penggusuran
Oleh: @Jonru



BeritaBaru- Kerusuhan akibat penggusuran Kampung Pulo tanggal 20 Agustus
2015 membuat saya tergerak untuk menulis artikel ini.
Saya merasa beruntung, karena sekitar setahun lalu, berkesempatan
bergaul dengan sejumlah warga penghuni pemukiman liar di daerah
Duren Sawit, Jakarta Timur.
Ceritanya berawal saat saya membantu seorang dhuafa bernama Mas
Karman (yang ceritanya sering saya share di fan page Jonru ini,
bahkan saya ceritakan juga di buku # SayaTobat). Bagi teman yang
belum tahu kisahnya, coba baca di http://jonru.com/2015/01/22/diari-
jonru-19-setelah-bertemu-mas-karman-keajaiban-pun-datang/
Mas Karman ini ternyata tinggal di sebuah perkampungan kumuh,
pemukiman liar, di atas lahan milik Pemda DKI. Sudah belasan tahun
dia tinggal di sana bersama ibu dan kakaknya. Para tetangganya pun,
sudah belasan tahun beranak pinak di sana. Ada yang mendirikan
bangunan permanen, berjualan aneka kebutuhan sehari-hari. Ada yang
buka jasa pangkas rambut, warung bakso, warung sembako, dan
sebagainya.
Mas Karman bercerita bahwa keluarganya dulu membeli lahan dan
rumah yang dia tempati itu dari seseorang. Membelinya secara lisan
saja, tak ada surat apapun.
Nah, dari cerita ini saja, tentu Anda mulai merasa aneh, bukan?
Bagaimana mungkin ada orang yang menjual tanah negara? Dijual di
bawah tangan pula, tanpa dokumen apapun. Pasti kedudukan si
pembeli rumah/lahan sangatlah lemah di mata hukum. Jika suatu saat
dia digusur, tentu tak bisa berbua apapun. Walau dia merasa bahwa
lahan dan tanah tersebut adalah miliknya, karena sudah dibeli.
Cerita seru lainnya adalah ketika saya dan teman-teman relawan
menyewa sebuah kios di tepi sungai Banjir Kanal Timur, sebagai
tempat Mas Karman berjualan. Saat itu, kami sudah membayar sewa
untuk tiga bulan, sebesar Rp 2,1 juta.
Hanya beberapa hari setelah kami membayar, tiba-tiba semua kios di
kawasan tersebut telah digusur, rata dengan tanah. Belakangan baru
kami tahu, bahwa kios-kios tersebut ternyata berdiri di atas lahan milik
Pemda DKI.
Coba bayangkan: Ada warga yang mendirikan bangunan di atas lahan
milik negara, lalu bangunan itu disewakan. Siapa yang salah?
Kami yang sudah terlanjur membayar sewa pun tak bisa berbuat apa-
apa. Uang raib begitu saja, tidak tahu harus ditagih ke mana. Sebab si
penyewa pun pasti menghindar karena dia merasa tidak bersalah.
* * *
Jika ditanya siapa yang bersalah pada semua kasus pemukiman liar,
maka jawabannya tidaklah semudah menuduh si A atau si B. Sebab
jika ditarik jauh ke belakang, sebenarnya ini masalah yang sangat
kompleks.
Mungkin kita bisa mengawalinya dari kesenjangan perekonomian
antara Jakarta dengan luar Jakarta. Banyak warga daerah yang sangat
ingin tinggal dan bekerja di Ibukota. Namun setelah menetap di sini,
mereka kesulitan mencari kerja, kesulitan memiliki rumah, hidup
luntang-lantung. Maka salah satu solusinya adalah membangun rumah
di atas lahan milik pemerintah, yang notabene sebenarnya melanggar
hukum.
Jika melanggar hukum, kenapa mereka bisa menetap di sana selama
bertahun-tahun? Kenapa sampai ada transaksi jual beli tanah dan
rumah di tempat seperti itu?
Jawabannya, karena ternyata banyak oknum yang melihat "peluang
bagus" di balik pemukiman liar tersebut. Praktek mafia pun tak
terelakkan. Jika Anda menonton sinetron Preman Pensiun, di mana
ada dua kelompok preman yang bersaing dalam memperebutkan
wilayah, ya sebenarnya praktek mafia di pemukiman liar pun seperti
itulah situasinya.
Ada geng tertentu yang berkuasa di sana, ada bekingnya, dan para
pesuruh mereka pun bebas memperjualbelikan lahan, menyewakan
rumah dan sebagainya di tempat itu. Semuanya tentu hanya di bawah
tangan. Kalaupun ada dokumen seperti sertifikat tanah, saya tidak
yakin itu sertifikat asli. Sebab mustahil rasanya pemerintah
menerbitkan sertifikat asli untuk lahan milik negara yang diperjualbelika
n oleh mafia
Dan saat pemerintah melakukan penggusuran di pemukiman liar, maka
tidak heran jika para penghuninya tidak setuju. Secara psikologis
mereka merasa sudah memiliki tempat tersebut. Secara "hukum" pun
mereka merasa berhak mengklaim rumah dan lahan tersebut sebagai
milik mereka, walau sebenarnya tak ada dokumen hukum apapun yang
bisa mendukung klaim mereka.
Dari segi finansial pun mereka merasa rugi, karena dulu membeli lahan
dan rumah dengan harga yang tidak sedikit. Banyak di antara mereka
yang membeli dengan cara menabung selama bertahun-tahun, menjual
tanah di kampung, dan sebagainya. Perjuangan seperti itulah yang tak
akan mereka lupakan, dan membuat mereka meradang saat harus
kehilangan rumah dan lahan dengan cara yang tragis.
Artinya, para penduduk liar tersebut sebenarnya SANGAT TIDAK
BERDAYA bahkan sangat bersalah dari segi hukum.
Namun tentu saja, para oknum dan mafia yang memanfaatkan situasi
untuk meraup keuntungan pribadi pun memiliki andil kesalahan yang
sama besarnya. Merekalah pihak yang ikut memperparah dan
memperumit situasi.
* * *
Secara objektif, harus kita akui bahwa kasus penggusuran dan
pemukiman liar bukanlah 100% tanggung jawab pemerintahan Jokowi
dan Ahok. Ini adalah warisan dari pemerintahan-pemerintahan
sebelumnya. Sebab pemukiman liar sudah ada sejak era-era terdahulu.
Bahkan ketika era Soeharto pun sudah ada. Peristiwa penggusuran
pun sudah sangat kerap terjadi sejak Orde Baru.
YANG SAYA HERANKAN adalah: Kenapa peristiwa penggusuran harus
terjadi berulang-ulang kali selama puluhan tahun? Kenapa pemerintah
tak pernah bisa bersikap tegas terhadap para penghuni lahan liar?
Kenapa kasus dan cerita yang sama terus berulang-ulang, dan
pemerintah sepertinya tak pernah bisa belajar dari pengalaman masa
lalu?
Jika keruwetan masalah ini hendak diselesaikan, menurut saya
seharusnya SEJAK AWAL pemerintah bersikap tegas. Begitu ada
penduduk yang menempati lahan milik negara, langsung diusir. Sebab
jika dibiarkan, apalagi sampai bertahun-tahun, maka akan timbul
berbagai macam masalah yang tidak sederhana. Dan ketika
penggusuran dilakukan, tidak heran jika sampai terjadi bentrok, seperti
peristiwa Kampung Pulo 20 Agustus 2015.
Sungguh tragis, karena sejak dulu pemerintah pun sepertinya sengaja
membiarkan keberadaan pemukiman liar. Yang bersorak gembira
gembira tentu para mafia beserta gerombolan mereka.
Lebih tragis lagi, karena pemerintah pun sering melakukan
penggusuran secara kasar, menggunakan pendekatan hukum semata,
dan mengabaikan aspek-aspek kemanusiaan.
Secara hukum, para penghuni lahan liar tersebut tentu bersalah. Saat
mereka digusur, sebenarnya pemerintah telah melakukan tindakan
yang sesuai hukum.
Namun tentu saja, ini bukan persoalan hukum semata. Ini soal
psikologis para penghuni. Ini soal penipuan yang dilakukan oleh para
mafia yang menjual atau menyewakan tanah milik negara secara ilegal.
Ini soal para penghuni lahan liar yang tak berdaya. Nasib mereka tak
menentu, tergantung dari "geng" mana yang paling kuat
Saya awam tentang ilmu hukum, terutama hukum dan peraturan
mengenai pertanahan. Namun secara LOGIKA SEDERHANA saja pun,
kita pasti bisa memahami bahwa para penghuni lahan liar adalah
orang-orang lugu dan tak berdaya karena keadaan, lantas para oknum
pun memanfaatkan mereka untuk mengeruk keuntungan pribadi. Hidup
mereka serba tak pasti dan dipermainkan dari sana-sini.
Karena itulah, menurut saya seharusnya pemerintah mengatasi
masalah seperti ini dengan berbagai macam pendekatan, bukan
pendekatan hukum dan kekerasan saja. Saat para penghuni "diusir"
dari tempat tinggal mereka, seharusnya ada imbal balik yang saling
menguntungkan, sehingga hasilnya senang sama senang.
Namun faktanya adalah seperti yang selalu kita saksikan. Bahkan
tragedi Kampung Pulo 20 Agustus 2015 termasuk yang paling buruk,
tragis dan SANGAT menyayat sisi kemanusiaan kita.
Jakarta, 20 Agustus 2015

1 comment:

  1. Jakarta (mgkn indonesia seluruhnya) semakin tdk nyaman buat org
    miskin dan susah. Tdk bs dikatakan mrk penyerobot lahan, hak negara,
    kepentingan yg lbh besar dll. Tp cara penanganan masalah, cara
    sosialisasi, solusi, manajemen tata kelola organ2 kepemerintahan
    menunjukkan orientasi dan cara pandang si pemimpin. Ingat
    membangun negara tdk bs diukur dgn usia anda. Sangat bs jadi
    negara akan menyelesaikan mslhnya dlm kurun generasi yg berbeda.
    Inilah buah demokrasi, politik pragmatis dan ketika kepemimpinan itu
    adalah karir dan profesi bukan amanah.
    Ingat siapa yg membangun kepemimpinannya dlm tahapan karir dan
    pilihan profesi mk bs kita lihat dia akan menjadi cenderung menutupi
    seluruh biaya operasional dan modal yg dikeluarkan. Siapa bisa
    menolak bhw partai politik adalah sebuah kerajaan bisnis yg lbh jahat
    dr bisnis yg normal.
    Masih belum sadarkah? Msh mudahkah ditipu oleh sandiwara
    pencitraan prestasi yg dibuat2?
    Membangun sebuah solusi tdk bs dengan jargon, dia harus diawali dr
    membangun dgn pondasi yg benar, dikerjakan dgn aturan yg benar
    dan memiliki standar yg benar.

    ReplyDelete

Silahkan berkomentar di kolom sini :