Recent comments

Breaking News

Penghapusan Kolom Agama di KTP mulai berlaku




Berita Baru - Penghapusan kolom agama pada
Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukan lagi sebuah
wacana, tapi kini sudah menjadi norma yang
ditetapkan dalam pembuatan KTP baru.
" Kami mendapat beberapa laporan dari masyarakat
yang katanya pada saat membuat KTP, formulirnya
tidak tertera kolom agama" kata Syiviana Abdul
Hamid, aktivis Hak Asasi Manusia dari SNH Advocacy
Center, Kamis (16/4/15).



Sylvi berjanji akan menanyakan pengosongan agama
itu ke pihak terkait untuk mendapat kejelasan. "Kita
akan tanyakan hal ini ke dianas terkait" lanjutnya.
Lebih lanjut Sylvi menegaskan pentingnya kolom
agama, dimana jika seseorang meninggal dunia dan
tidak diketahui keluarganya, maka haknya untuk
penyelenggaraan jenazahnya sebagai penganut agama
akan terabaikan. “bagaimana kalau dia seorang
penganut agama Islam kemudian acara penguburan
jenazahnya diselenggarakan menurut agama yang
bukan Islam, kan ga etis,” jelas Sylvi.

“Tidak hanya masalah penyelenggaraan jenazah saja,
ada hal-hal lain yang berhubungan dengan hukum
yang ada hubungannya dengan kolom agama,
misalnya: pernikahan, waris,” tambah aktivis dengan
anak delapan ini.
Sylvi khawatir dibalik pengosongan agama di KTP ini
ditunggangi oleh paham komunis. “jangan-jangan ada
paham yang tidak percaya agama yang bermain di
belakang ini semua, kita kan ga tau, tentu
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945” tutupnya.

Diungkapkan, tahun 2014 yang lalu, ramai pemberitaan
tentang wacana pemerintah untuk menghilangkan
kolom agama di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Wacana ini menjadi perdebatan dan pembicaraan yang
hangat di media. Sebagian kalangan beranggapan
bahwa kolom agama dianggap sebagai sumber
diskriminasi antar umat beragama. Namun,
kebanyakan kalangan menolak dihapusnya kolom
agama di KTP dengan alasan banyaknya persoalan
terkait dengan status sosial dan hukum.
Memasuki Tahun 2015 ini, penghapusan kolom agama
bukan lagi menjadi sebuah wacana, akan tetapi sudah
menjadi norma yang ditetapkan dalam pembuatan KTP
baru, papar Sylviani Abdul Hamid.

[IG/BB]

sumber.dakta.com

No comments

Silahkan berkomentar di kolom sini :